Makalah Komparasi Akuntansi Sektor Publik dengan AKuntansi Sektor Bisnis (Swasta)
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Akuntansi
sektor publik di Indonesia tertinggal dibanding dengan akuntansi bisnis
(swasta). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan
sektor swasta, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut
juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri.
Perbedaan
karakter dan mekanisme pengelolaan masing-masing organisasi sangat perlu
diperdalam, agar kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal. Maksimalisasi
kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan komparasi akuntansi
sektor publik dan organisasi bisnis (swasta).
B.
RUMUSAN MASALAH
Adapun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah
sebagai berikut :
1.
Perkembangan pemikiran
akuntansi
2.
Tujuan komparasi ASP dengan
Akuntansi Bisnis
3.
Asumsi-asumsi ASP dan
Akuntansi Bisnis
4.
Akuntansi Sektor Publik Vs
Sektor Bisnis
5.
Pengambilan keputusan dalam
sektor publik dan bisnis
6.
Perencanaan dalam sektor
publik dan sektor bisnis
7.
Penganggaran dalam sektor
publik dan sektor bisnis
8.
Realisasi anggaran dalam
sektor publik dan sektor bisnis
9.
Pengadaan barang dan jasa
dalam sektor publik dan sektor bisnis
10.
Pelaporan dalam sektor
publik dan sektor bisnis
11.
Audit dalam sektor publik
dan sektor bisnis
12.
Pertanggungjawaban dalam
sektor publik dan sektor bisnis
C.
TUJUAN PENULISAN
Penulis membuat makalah ini bertujuan untuk agar pembaca
dapat mengetahui bagaimana komparasi akuntansi sektor publik dengan akuntansi
bisnis (swasta).
BAB II
PEMBAHASAN
A.
PERKEMBANGAN
PEMIKIRAN AKUNTANSI
1.
Sektor
Publik versus Sektor Bisnis (
Swasta )
Istilah
kelompok swasta dan publik bermula dari sejarah manusia primitif yang mulai hidup berkelompok dan terjadi perubahan
sedemikian rupa hingga menjadi sekelompok manusia yang mulai memiliki
pemikiran, sosial, dan organisasi. Dimana masyarakat tersebut sejak dahulu
memenuhi kebutuhan hidup dari segala hal yang ada di alam, yang kemudian hari
seiring perkembangan waktu ketersediaan sumber daya yang ada di alam semakin
sedikit dan membuat perselisihan antar kelompok sehingga membentuk kelompok
yang dikemudian hari memiliki sifat swasta dan publik.
2.
Perlunya Akuntansi
Sektor Publik Dipelajari Tersendiri
Akuntansi
sektor publik dapat diinterprestasikan sebagai bidang akuntansi yang secara
khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan organisasi sektor publik.
Secara luas, organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen
dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, partai politik, LSM, yayasan, dan lembaga non profit lainnya. Akuntansi sektor publik itu sendiri perlu
dipelajari secara tersendiri karena sebagai bagian dari upaya memenuhi
kebutuhan akan terselesaikannya permasalahan negara ini.
B.
TUJUAN KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI SEKTOR BISNIS
(SWASTA)
Akuntansi
sektor publik di Indonesia jauh
tertinggal dibandingkan dengan akuntansi bisnis (swasta). Di sisi lain,
karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta, dimana
pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja
masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Maksimalisasi
kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi
akuntansi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi
sektor publik dan organisasi bisnis (swasta).
C.
ASUMSI-ASUMSI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)
Perbedaan antara
akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta adalah motif keuntungan. Akuntansi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik
tanpa motif mencari keuntungan sedangkan akuntansi swasta pasti akan mencari keuntungan
sebanyak-banyaknya. Awalnya sektor publik muncul akibat kebutuhan masyarakat
akan barang dan layanan tertentu. Sehingga area sektor pubik dan pemerintah
menjadi organisasi sektor publik terbesar. Keunikan ASP cenderung kurang
seragam karena setiap bidangnya mempunyai karakteristik yang berbeda.
D.
AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK VERSUS SEKTOR BISNIS
1.
Perbedaan
Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Bisnis
Secara
konseptual, perbedaan kedua jenis organisasi ini terletak pada tujuan yang akan dicapai. Pada tahap
perencanaan, organisasi sector swasta menitikberatkan keuntungan usaha
semaksimal mungkin. Sementara organisasi sector publik lebih mengutamakan
kesejahteraan masyarakat.
2.
Akuntansi
Sektor Publik yang Tertinggal dari Akuntansi Bisnis
Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
sangat jauh tertinggal jika diandingkan dengan Akuntansi Sektor Swasta.
Pembuktiannya yaitu :
· Pemerintah
Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang dibutuhan.
·
Standar Audit
Pemerintahan pada tahun 1990-an baru ada dua buah, yaitu satu yang dikeluarkan
oleh Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia dan di pihak lain, BPKP
sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga mengeluarkan Standar Audit.
·
Pada organisasi public selain pemerintah ada standar
akuntansi keuangan (SAK) No.45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba.
3.
Akuntansi
atas Utang atau Kewajiban Organisasi Publik
Kelemahan akuntansi keuangan
pemerintah di masa lalu harus dipecahkan melalui mekanisme hukum yang
memberdayakan warga masyarakat. Pembagian tugas yang jelas akan menunjukkan unit yang bertanggung jawab atas
perhitungan “utang pemerintah” dan strategi
pelunasannya.
Dalam
hal ini, berbagai pertanyaan berikut harus dijawab:
o Malukah
pemerintah mengetahui utangnya?
o Belum
siapkah pemerintah memasuki transparansi keuangan?
o Apakah
akuntansi yang baik hanya diperuntukan bagi Pemerintah Daerah dengan mewajibkan
penyusunan Nota Perhitungan Anggaran Daerah, Perhitungan Daerah, Neraca, dan
Laporan Arus Kas?
o Bagaimana
laporan keuangan pemerintah pusat dan berbagai agensi pemerintah yang mengelola
aset negara disusun secara terpisah?
4.
Ekonomi,
Efisiensi, dan Efektivitas
Ø Efisiensi
Suatu
organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Secara absolut, rasio ini tidak
menujukkan posisi keuangan dan kinerja organisai.
Ø Efektivitas
Efektivitas
menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Dalam rangka
mencapai tujuan itu, organisai sector publik sering kali tidak memperhatikan
biaya yang di keluarkan. Hal seperti itu bisa terjadi, apabila efisiensi biaya
bukan merupakan salah satu dari indikator hasil
Ø Ekonomi
Indikator
ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan input.ada 3 indikatot kinerja
organisai sector publik bisa di rinci sebagai berikut: ekonomi mengenain input,
efisiensi tentang input dan output, serta efektifvitas yang berhubungan dengan
output.
5.
Kultur
Organisasi Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)
Organisasi sektor publik bertujuan
memenuhi kesejahteraan masyarakat, sedangkan tujuan organisasi sektor swasta
adalah mencari keuntungan. Dalam organisasi publik semua karyawan/pegawai/
pengurus/relawan bekerja untuk mencapai satu tujuan yakni pemenuhan pelayanan
publik. Persaingan inilah yang menghantarkan kinerja swasta cenderung lebih
cepat berkembang ketimbang sector publik.
6.
Dasar Hukum
Akuntansi Sektor Publik dari Sektor Bisnis (Swasta)
ü Dasar hukum
akuntansi sektor publik adalah:
a)
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
b)
Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
c)
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
ü Dasar hukum
akuntansi sektor bisnis (swasta) adalah:
a)
Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
b)
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
E.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)
Dalam sektor public pengambilan
keputusan dilakukan melalui mekanisme formal. Sedangkan organisasi bisnis (swasta) juga mengambil keputusan secara musyawarah
mufakat.
Tabel :
Pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor swasta
Pengambilan
keputusan
|
|
Sector
publik
|
Sektor
bisnis (swasta)
|
Mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan
keputusan organisasi.
|
Mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan
keputusan organisasi atau tidak formal.
|
Segala keputusan dilakukan melalui musyawarah
mufakat antara pimpinan/ pengurus dan anggota
|
Mengambil keputusan secara musyawarah mufakat atau
dapat juga diputuskan secara individual.
|
F.
PERENCANAAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)
Untuk mencapai suatu tujuan dalam setiap organisasi sector public maupun
swasta diperlukan suatu perencanaan yang terdiri dari:
1.
Proses
perencanaan: strategi yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi aktivitas
2.
Proses
pengendalian: penetapan perencanaan dalam suatu system menjamin bahwa proses
perencanaan dapat dilakukan, baik jangka panjang, pendek dan menengah.
Penyediaan informasi pada tahap perencanaan dilakukan dengan cara:
a.
Penilaian
investasi, yaitu sebagai informasi pada tahap perencanaan
b. Perencanaan dan penganggaran keuangan
-
Perencanaan
keuangan
-
Anggaran modal
c. Anggaran pendapatan, yaitu
dokumen penting dalam perencanaan
d. Model keuangan, yaitu untuk memprediksi kondisi masa depan
e. Target perencanaan dan pengangguran, yaitu seperangkat sasaran dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh pihak
manajemen pada waktu tertentu di masa yang akan datang, seperti output dan
kinerja.
Berikut ini
adalah tahap pokok dari perencanaan dan pengendalian:
·
Perencanaan
sasaran dan tujuan dasar.
·
Perencanaan
operasional.
·
Penganggaran.
·
Pengukuran
dan pengendalian.
·
Pelaporan,
analisis, dan umpan balik.
Tabel :
Perencanaan dalam sektor publik dan sektor swasta
Perencanaan
|
|
Sector
public
|
Sector
bisnis (swasta)
|
Disusun oleh bagian perencanaan organisasi,
staf, atau pengelola organisasi.
|
Disusun oleh para pegawai serta
manajer yang ada dalam organisasi tersebut.
|
Disahkan dengan regulasi public.
|
Disahkan dengan aturan perusahaan
atau keputusan pemilik/pengelola perusahaan.
|
Hasil yang ingin dicapai adalah
kesejahteraan public.
|
Hasil yang ingin dicapai adalah
meraup profit/laba yang
tinggi, serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi.
|
G. PENGANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS
(SWASTA)
Di dalam
organisasi sektor publik, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat
dalam perencanaan program. Sedangkan organisasi swasta, penyusunan anggaran
dilakukan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan
persetujuan pemilik perusahaan.
Tabel : Penganggaran dalam sektor publik dan sektor
bisnis (swasta)
Penganggaran
|
|
Sektor
public
|
Sektor
bisnis (swasta)
|
Penyusunan anggaran dilakukan
bersama masyarakat dalam perencanaan program.
|
Penyusunan anggaran dilakukan
begian keuangan, pengelola perusahaan, atau pemilik usaha.
|
Dipublikasikan untuk dikritisi dan
didiskusikan oleh masyarakat.
|
Tidak dipublikasikan.
|
Disahkan oleh wakil masyarakat di
DPR/D legislatif dewan pengurus.
|
Disahka oleh pengelola perusahaan
atau pemilik usaha.
|
H. REALISASI ANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR
BISNIS (SWASTA)
Dalam
sektor publik kualitas dicapai untuk mencapai tujuan pelayanannya kepada
publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produknya.
Tabel :
Realisasi anggaran dalam sektor publik dan swasta
Realisasi
anggaran
|
|
Sektor
publik
|
Sektor
bisnis (swasta)
|
Kualitas untuk memenuhi tujuan
pelayana organisasi.
|
Kualitas untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih besar.
|
Partisipasi kensumen (masyarakat)
selama proses realisasi anggaran.
|
Partisipasi konsumen setelah
mendapatkan output (produk).
|
I.
PENGADAAN
BARANG DAN JASA DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)
Barang
publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah.
Sementara itu barang swasta adalah barang yang spesifik yang dimiliki oleh
swasta dan bersifat ekslusif. Pada dasarnya alokasi barang dan jasa dalam
masyarakat dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu mekanisme pasar (market mechanism) dan mekanisme
birokrasi (bureaucratic mechanism).
Tabel :
Pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik dan swasta
Pengadaan barang dan jasa
|
|
Sektor publik
|
Sektor bisnis (swasta)
|
Barang
publik dalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau pemerintah
|
Barang
swasta adalah barang spesifik yang dimiliki oleh swasta
|
Sifatnya
tidak ekslusif
|
Sifatnya
ekslusif
|
Pada
umumnya barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat
dalam skala luas.
|
Barang dan
jasa hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya.
|
Tujuan pengadaan
barang dan jasa publik adalah dipertunjukkan bagi kepentingan seluruh warga
dalam skala luas.
|
Tujuan
pengadaan barang dan jasa adalah diperuntukkan bagi kepentingan internal
organisasi.
|
J.
PELAPORAN
DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS
Asumsi
UU No.17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai catatan yang
dipertanggungjawabkan. Pada bulan juni 1999,Amerika Serikat melalui Governmental
Accounting Standards Board (GASB) mengeluarkan GASB statement No.34 “Basic
Financial Statement and Management’s Discussion and Analysis for State and
local Government,”dimana model pelaporan keuangan diterapkan untuk
pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
Menurut Likierman dan Taylor ada
beberapa perbedaan antara laporan keuangan sector public dan laporan keuangan
sector swasta yaitu:
Laporan Keuangan Sektor Publik
|
Laporan Keuangan Sektor Swasta
|
§ Dipengaruhi
oleh proses keuangan dan politik.
§ Pertanggungjawabannya
ke DPR/DPRD/legislatif dan masyarakat
§ Laporan
unit pemerintah ditujukan sebagai pengembangan akuntabilitas publik.
§ Laporan
unit pemerintahan keseluruhan dijadikan dasar analisis atas prospek
pemerintahan.
§ Laporan
unit pemerintah diperiksa BPK/auditor yang telah ditetapkan.
|
§ Terikat
oleh aturan dan criteria kecurangan.
§ Pertanggungjawaban
ditentukan oleh para pemegang saham dan kreditor.
§ Laporan
keuangan sektor swasta hanya diungkap di tingkat organisasi secara
keseluruhan.
§ Laporan
keuangan swasta diperiksa oleh auditor independen.
|
Sementara itu,berbagai persamaan akuntansi sector
public dan akuntansi swasta juga dapat disebutkan sebagai berikut:
§ Kriteria validitas
dan reliabilitas dokumen sumber.
§ Pelaporan
keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntabilitas public.
§ Siklus
akuntansi dapat diperbandingkan.
§ Standar
akuntansi keuangan yang ditetapkan organisasi independen.
§ Laporan
keuangan pemerintahan dan swasta diakui oleh hukum.
K.
AUDIT DALAM
SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS
Audit sektor publik berbeda dengan
audit pada sektor bisnis (swasta). Audit sektor publik dilakukan pada
organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba. Sementara itu, audit sektor
bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba.
Realisasi
Anggaran
|
|
Sektor
Publik
|
Sektor
Bisnis (Swasta)
|
Organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba
seperti sector pemerintahan daerah (Pemda), BUMN, BUMD dan instansi lain yang
berkaitan dengan pengelolaan aset perusahaan negara, partai politik, yasasan,
LSM, dan organisasi social lainnya.
|
Perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba.
|
.
L.
PERTANGGUNGJAWABAN
DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)
Pertanggungjawaban adalah upaya
konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.
Tabel : Pertanggungjawaban
dalam sektor publik dan sektor swasta
Pertanggungjawaban
|
|
Sektor publik
|
Sektor bisnis (swasta)
|
Pertanggungjawaban
merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di
lingkungan organisasi sektor publik.
|
Pertanggungjawaban
merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di
lingkungan organisasi bisnis (swasta).
|
Pertanggungjawaban
dilakukan kepada masyarakat, konstituen, dan dewan pengampu di LSM atau
yayasan.
|
Pertanggungjawaban
dilakukan kepada stakeholders dan
pemegang saham oleh pengelola organisasi bisnis (swasta).
|
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Istilah
kelompok swasta dan publik bermula dari sejarah manusia primitif yang mulai hidup berkelompok dan terjadi perubahan
sedemikian rupa hingga menjadi sekelompok manusia yang mulai memiliki
pemikiran, sosial, dan organisasi. Dimana masyarakat tersebut sejak dahulu
memenuhi kebutuhan hidup dari segala hal yang ada di alam, yang kemudian hari
seiring perkembangan waktu ketersediaan sumber daya yang ada di alam semakin
sedikit dan membuat perselisihan antar kelompok sehingga membentuk kelompok
yang dikemudian hari memiliki sifat swasta dan publik.
B. SARAN
Sebaiknya,
akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis (swasta) yang ada di Indonesia
berjalan sesuai dengan tujuan masing-masing. Meskipun akuntansi sektor publik
tertinggal jika dibanding dengan akuntansi sektor bisnis (swasta), tapi kedua
sektor ini mempunyai persamaan dan perbedaan sehingga dengan adanya persamaan
tersebut, kedua sektor dapat saling bekerja sama dan masyarakat dapat
memanfaatkan sektor ini untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Komentar
Posting Komentar